PENDIDIKAN TANPA AWAL TANPA AKHIR

Oleh: Drs. Firman Harefa, S.Pd

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia mencapai kedewasaan.  Sebagai suatu upaya menuju ke arah perbaikan hidup dan kehidupan manusia yang lebih baik, pendidikan harus berlangsung tanpa awal dan akhir, tanpa batas, ruang dan waktu.

Indonesia ditengah persaingan global, mutlak memerlukan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, jujur, berakhklak mulia, berkarakter dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Manusia Indonesia harus punya daya tahan dan daya saing paripurna.

Upaya apa yang harus dilakukan untuk memenuhi harapan itu? Tak ada jalur lain selain pendidikan sebagai jalur utama pengembangan SDM dan pembentukan karakter. Dalam pengertian lebih luas, eksistensi bangsa ini bergantung bagaimana manusia-manusia didalamnya mengelola dan memuliakan pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah kata kunci dalam mementukan nasib bangsa.

Ironi Pendidikan Kita

Belakangan, permasalahan pendidikan di Indonesia terus menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Bukan saja masalah hasil belajar yang rendah, tapi juga soal carut marut serta inkonsistensi aturan dan kebijakan tentang sistem pendidikan nasional. Soal rendahnya mutu pendidikan, jujur harus dikaui serta tak usah diperdebatkan lagi. Hasil survei dan penelitian baik tataran nasional maupun dunia membuktikan hal itu.

Pemerintah, setidaknya dalam berbagai peraturan telah melakukan upaya perbaikan. Bahwa hasilnya belum maksimal sesuai yang diharapkan, pasti ada yang salah atau kurang terperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Penulis tak hendak menyimpulkan karena pemerintah tentu lebih tau dimana dan apa saja yang harus diperbaiki.

Tapi yang jelas, kualitas dan mutu pendidikan Indonesia ketinggalan 20 tahun jika dibandingkan dengan negara Malaysia. Sekali lagi, ini tak perlu diperdebatkan karena survei dan penelitian yang bicara. 20 tahun silam, Indonesia menjadi acuan bagi Malaysia dalam hal
pendidikan. Mereka meminta pengiriman guru untuk mengajar di sekolah milik negara Malaysia. Pun, tak sedikit ketika itu pelajar asal Malaysia yang menuntut ilmu di Indonesia.

Kondisi dewasa ini justru terbalik. Pelajar Indonesia berbondong ke Malaysia. Mahasiswa Indonesia juga bangga menyandang gelar kesarjanaannya dari Malaysia sehingga negara yang 20 tahun lalu belajar dari Indonesia itu menjelma menjadi salah satu negara yang paling banyak dituju masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Ironis. Lalu timbul pertanyaan dimana salahnya? Pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, juga peningkatan kualitas manajemen sekolah telah dilakukan pemerintah. Tak cukup hanya itu, penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN dan APBD juga telah dilakukan. Hasilnya? Pendidikan kita tetap belum mampu keluar dari ketertinggalan dibanding perkembangan pendidikan negara lain.

Ada yang mengatakan pendidikan Indonesia tidak maju karena setiap kegiatan pendidikan selalu dijadikan konsumsi politik? Entahlah.

Kualitas dan Ketulusan Guru

Banyak yang percaya bahwa didunia ini cuma ada dua profesi yakni, guru dan bukan guru. Sangat beralasan karena profesi apapun seperti hakim, jaksa, polisi, wali kota, gubernur hingga presiden dilahirkan dari profesi guru. Ini berarti, guru merupakan salah satu bagian penting sukses atau tidaknya dunia pendidikan. Guru adalah profesi yang sangat mulia.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2009 ini, barangkali ada baiknya kita memikirkan kembali fungsi dan peran guru. Saya bukan hendak mengatakan bahwa saat ini guru tak lagi sesuai peran dan fungsinya.

Tugas guru itu sangat berat dan tidaklah gampang jika dibandingkan profesi lainnya. Sebagai ujung tombak peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, seyogyanya guru tidak dan jangan dibebankan dengan berbagai tugas mengerjakan berbagai proyek fisik dan sejensinya selain mengajar, mengajar dan mengajar. Dalam kaitan ini, termasuklah mengembalikan kewenangan dan kewibawaan guru dan sekolah dalam menentukan kelulusan siswa yang selama ini telah dirampas oleh UN (Ujian Nasional).

Namun demikian, mengembalikan kewenangan dan kewibawaan guru itu bukan pula berarti dengan serta merta peningkatan kualitas pendidikan Indonesia langsung terdongkrak. Ada pandangan yang harus diubah baik oleh guru itu sendiri maupun generasi muda yang berniat menjadi guru.

Saat ini semakin nyata, generasi muda kita nyaris tidak memiliki kebanggaan menjadi guru, bahkan profesi guru pun sudah tidak dianggap sebagai profesi pilihan utama. Buktinya dapat dilihat dari minat lulusan sekolah menengah memilih perguruan tinggi. Pilihan menjadi guru kadang adalah keterpaksaan karena gagal memilih jurusan yang diinginkan. Akibatnya kita mendapatkan para pelaku pendidikan yang hilang dalam hal pengabdian.

30 tahun lalu, menjadi guru adalah kebanggaan tersendiri. Demikian juga peserta didik, sangat menghormati dan menghargai guru sehingga mendorong pengabdian guru memberikan apa yang dia miliki untuk peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kualitas merupakan yang
utama dari segalanya. Padahal di zaman itu yang namanya anggaran untuk dunia pendidikan dan fasilitas sangat terbatas. Tapi, mutu pendidikan kita setidaknya lebih bagus dari Malaysia.

Mungkin inilah yang kita lupakan, bahwa di zaman itu orang-orang yang menangani dunia pendidikan adalah orang-orang yang betul-betul memiliki niat mengabdi. Memiliki ketulusan. Mereka fokus, tak pernah berpikir bagaimana mendapatkan proyek, tidak pernah berfikir masalah apa yang mereka terima cukup atau tidak. Mereka jauh dari bicara masalah kesejahteraan.

Saat ini, ketika perhatian besar diberikan terhadap dunia pendidikan, mengapa justru banyak guru telah kehilangan nilai-nilai ketulusan, kejujuran, dan kebanggan tersebut?

Menurut hemat saya, selama 20 tahun terakhir pembangunan pendidikan Indonesia tidak berorientasi pada pengembangan mutu dan kualitas. Tapi lebih fokus pada pembangunan fisik. Anggaran 20 persen untuk dunia pendidikan justru lebih besar untuk birokrasi pendidikan ketimbang peningkatan mutu pendidikan. Lebih ekstremnya, ada anggapan bahwa 20 persen anggaran untuk dunia pendidikan tak lebih sekadar pencitraan politik.

Harapan
Sejarah dunia pendidikan di Indonesia mencatat bahwa dari dulu– entah sampai sekarang– belum satu partai politik, organisasi massa, atau lembaga negara yang mampu dan benar-benar berkomitmen mengubah wajah dunia pendidikan. Banyak elite politik membicarakan nasib pendidikan, mengklaim dirinya berkomitmen pada pendidikan, tetapi hanya untuk kepentingan politik semata.

Setelah Pemilu 2009 yang baru saja kita lalui, harapan itu agaknya bisa kita gantungkan pada mereka yang telah terpilih menjadi wakil rakyat. Dengan mereka kita berharap komitmen untuk memajukan dunia pendidikan tak sekedar kepedulian semu. Perlu dipahami benar hakikat pendidikan demi eksistensi sebuah bangsa. Pendidikan tanpa awal dan akhir serta tanpa ruang, batas dan waktu.

Semoga kejayaan 30 tahun silam dapat kita rengkuh kembali.

* Penulis adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Dumai-Riau